STUDI ANALISIS PASAL 70 AYAT (3) MENGENAI CUTI SELAMA MASA KAMPANYE BAGI CALON INCUMBENT DALAM UNDANG-UNDANG PILKADA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MOH. SYAHRONI, 1712143053 (2018) STUDI ANALISIS PASAL 70 AYAT (3) MENGENAI CUTI SELAMA MASA KAMPANYE BAGI CALON INCUMBENT DALAM UNDANG-UNDANG PILKADA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (884kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (362kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (700kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (569kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Download (0B)
Preview	Text BAB V.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (401kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Moh. Syahroni, 1712143053, Studi Analisis Pasal 70 Ayat (3) mengenai Cuti Selama Masa Kampanye bagi Calon Incumbentdalam Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Perspektif Hukum Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing:Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, S.H, M.Si. Kata kunci: Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, Cuti, Masa Kampanye, Calon Incumben, hukum islam. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pemilu dalam sistem demokrasi ini merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sedangkan dalam Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 Pasal 70 Ayat (3) yang menyatakan tentang Cuti Selama Masa Kampanye bagi Calon Incumbent. Maka dari pasal tersebut banyak terjadi pro dan kontra oleh para pakar politik hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1 ) Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum politik di Indonesia, 2) Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum islam? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisisBagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum politik di Indonesia, 2) Untuk menganalisis Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum islam Penelitian ini menggunakan metode library research (telaah pustaka). Adapun sumber data yang yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter dengan mengumpulkan bahan dari sumbersumber data primer, sekunder yang berupa yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, bulletin, wawancara dan sebagainya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Bahwa calon kepala daerah incumbent harus menjalani cuti selama masa kampanye. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya suatu pemilihan umum yang bersih, adil, dan demokrasi.Terlebih ketika urusan pemerintahan itu bisa di mandatkan kepada pelaksana tugas (Plt) gubernur selama masa kampanye seperti penyusunan maupun penandatanganan APBD, maka cuti dalam masa kampanye harus dilakukan bagi calon kepala daerah incumbent.2)Bahwa dalam islam untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang bagi calon kepala daerah incumbent, maka harus menjalani masa cuti selama kampanye berlangsung. Meskipun seorang kepala daerah mempunyai kewajiban untuk mengawasi kinerja birokrasi pemerintahan,akan tetapi dampak pada penyalahgunaan wewenang itu akan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Actions (login required)

View Item