PENGOPTIMALAN MOBIL PENUMPANG UMUM SEBAGAI ANGKUTAN JALAN PEDESAAN MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 15 TAHUN 2019 STUDI KASUS DI KABUPATEN TRENGGALEK

RENANDA AULIA RAMA, 17104163082 (2020) PENGOPTIMALAN MOBIL PENUMPANG UMUM SEBAGAI ANGKUTAN JALAN PEDESAAN MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 15 TAHUN 2019 STUDI KASUS DI KABUPATEN TRENGGALEK. [ Skripsi ]

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (315kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (94kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (262kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (389kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (186kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (207kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (329kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB VI.pdf

Download (105kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (169kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Renanda Aulia Rama, 17104163082, Pengoptimalan MPU sebagai Angkutan Jalan di Kabupaten Trenggalek menurut Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2020, Dr.H.M. Darin Arif Mu’allifin,S.H,M.Hum. Kata Kunci : MPU, Angkutan Umum, UJI KIR Penelitian ini di latar belakangi dengan terputusnya akses dari desa ke desa dan desa kota yang terjadi di Kabupaten Trenggalekyang dikarenakan jauhnya jarak tiap desa dan akses yang dipisahkan oleh gunung dan laut yang membentang di daerah Kabupaten Trenggalek.Dengan adanya permasalahan tersebut maka MPU atau disebut kol oleh masyarakat sekitar menjadi salah satu alternative angkutan umum yang bisa menjadi solusi di tengah permasalahn tersebut. Dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan bisa menjangkau seluruh daerah yang ada di Trenggalek diharapkan MPU menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Namun ada beberapa hal yang harus dioptimalkan mengenai MPU tersebut yaitu standarisasi yang harus diperhatikan dan dilakukan secara berulang melalui UJI KIR agar setiap armada yang tersedia bisa memberikan rasa kenyamanan bagi setiap penumpang dan tentunya menjadi rasa keselamatan seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang MPU. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1)Bagaimana kedudukan MPU sebagai angkutan jalan di Kabupaten Trenggalek?. 2)Bagaimana pelaksanaan pengelolaan MPU di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang MPU?. 3)Bagaimana pemberlakuan MPU di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Fiqih Siyasah?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1.)Untuk mengetahui bagaimana kedudukan MPU sebagai angutan jalan di Kabupaten Trenggalek.2)Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan MPU di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 5 Tahun 2019.3)Untuk mengetahui pemberlakuan MPU di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, penelaahan dokumen. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1)MPU adalah sebuah Angkuta Umum yang sangat cocok dengan karkteristik di Kabupaten Trenggalek denga ukuran yang tidak terlalu besar sangat cocok untuk menjangkau seluruh daera yang ada di Trenggalek namun adabeberapa factor yang menyebabka pemberlakuan MPU menjadi tidak optimal dikarenakan ada beberapa armad MPU yang kurang layak dan dianggap membahayakan sehingga calon penumpan akan berpikir dua kali untuk menggunakan transportasi MPU. Maka diperluka standarisasi dan pengecekan secara berlaku melalui UJI KIR agar bisa mejag keselamatan penumpang dan menambah kenyamana penumpang.2) Sebua standarisasi dari MPU itu sendiri sudah diatur dalam peraturan mente perhubungan nomor 15 tahun 2019 guna menciptakan sebuah kenyamanan bag penumpang dan meningkatkan rasa keamanan dan keselamatan bag penumpang.3)Ditinjau dalam perspektif fiqih siyasah maka terlihat jelas bahw Pengoptimalan MPU berdasarkan fiqih siyasah dapat memberikan dampak posit bagi masyarakat terkait peraturan yang bernafaskan dan sejalan dengan islam guna mewujudkan kemslahatan manusia dan menghindarkanya dari berbaga kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Ekonomi Islam
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 17104163082 RENANDA AULIA RAMA
Date Deposited: 10 Feb 2021 04:01
Last Modified: 29 Apr 2021 03:01
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/18434

Actions (login required)

View Item View Item