FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 18 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)

DELLICHA CLAUDYA PUTRI WIGUNA, 17104163063 (2020) FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 18 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

[img] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (274kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (159kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (239kB)
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (497kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (240kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (302kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (402kB) | Preview
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (86kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (225kB) | Preview

Abstract

Abstrak Dellicha Claudya Putri Wiguna, NIM 17104163063,Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, Pembimbing Dr.H.M.Darin Arif Mu’alifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Fungsi BPD, Peraturan Desa Penelitian ini dilatarbelakangi BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahannya tidak dapat menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan dalam mewujudkan pembentukan perdes yang demokratis. Hal ini didasarkan bahwa untuk menentukan siapa yang dilibatkan dalam mekanisme penunjukan anggota BPD hanya sebatas sejauh mana calon anggota dan pemimin dekat dengan perangkat desa. Dan juga BPD merupakan salah satu unsure penyelengara pemerintahan desa yang paling berperan dalam pembuatan Peraturan Desa, dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih jauh kondisi yang sebenarnya dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan proses penyusunan proses peraturan Desa BPD. Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan presepektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan persepektif Siyasyah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan data observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Model analisis data yang digunakan model Miles and Huberman, yang dalam menganalisis data meliputi: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan presepektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah terlaksana namun masih belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yaitu masih rendahnya Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dari anggota BPD, Kurangnya Bimbingan Teknis dari Pemerintah Daerah, dan Budaya Hukum Masyarakat Rendah. berdasarkan presepektif siyasah dusturiyah sudah sesuai. Karena berdasarkan hasil penelitian peraturan yang ada di desa Nglampir tidak ada yang menyimpang dari hukum islam

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: 17104163063 DELLICHA CLAUDYA PUTRI WIGUNA
Date Deposited: 05 Mar 2020 06:38
Last Modified: 05 Mar 2020 06:38
URI: http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14719

Actions (login required)

View Item View Item