FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 DAN FIQIH SIYASAH SYAR'IYYAH

DIDA SAFIRA JUNIAR, 17104163001 (2020) FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 DAN FIQIH SIYASAH SYAR'IYYAH. [ Skripsi ]

[img] Text
cover.pdf

Download (953kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (641kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (360kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (461kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (749kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (341kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (461kB) | Preview
[img] Text
BAB V.pdf

Download (911kB)
[img]
Preview
Text
BAB VI.pdf

Download (268kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (406kB) | Preview

Abstract

Dida Safira Juniar, NIM. 17104163001, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Dan Fiqih Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar), Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Fiqih Siyasah Syar’iyyah Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan berbagai tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban dari BPD. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Plosorejo fungsi BPD belum berjalan secara optimal, dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, (2) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar berdasarkan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan (field research), baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta menggunakan pendekatan analisis deskriptif guna menggambarkan terkait pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Plosorejo kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016. Masih ada beberapa fungsi yang belum berjalan secara optimal seperti pembentukan peraturan desa yang merupakan bentuk dari fungsi legislasi serta pelaksaan fungsi pengawasan kepala desa. Pada pelaksanaan fungsi legislasi ini terhambat dikarenakan hanya ada beberapa pihak saja yang memahami tentang proses atau cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Sedangkan dalam hal pengawasan kinerja kepala desa terhambat dikarenakan adanya beberapa pihak yang merasa bahwa pengawasan tidak perlu dilakukan secara mendetai. Namun fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD di Desa Plosorejo sudah berjalan baik dan optimal (2) Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Plosorejo sudah sesuai dengan Fiqih Siyasah Syar’iyyah. Hal ini dapat dilihat dari perilaku amanah para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meskipun memiliki berbagai kapasitas kemampuan yang berbeda. Dalam fungsi menampung dan menyalurkan masyarakat BPD di Desa Plosorejo sudah melaksanakan musyawarah yang baik sesuai anjuran fiqih siyasah syar’iyyah. Selain itu dalam pembuatan atau pengambilan keputusan juga dilakukan dengan seadil-adilnya demi kemaslahatan umum. Serta dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja kepala desa juga sudah dilaksanakan sesuai dengan fiqih siyasah syar’iyyah yaitu dengan menggunakan prinsip amanah dan kepemimpinan yang baik.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: 17104163001 Dida Safira Juniar
Date Deposited: 23 Jan 2020 02:39
Last Modified: 23 Jan 2020 02:39
URI: http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14326

Actions (login required)

View Item View Item