BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN POLIGAMI MENURUT 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dalam masalah poligami ini, baik agama Islam maupun negara Indonesia, sama-sama memiliki Undang-undang atau peraturan-peraturan yang membahas tentang masalah poligami, dan undang-undang, peraturan atau dalil tersebut membahas baik tata caranya sampai syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yamg ingin melakukan poligami. Walaupun demikian, pada   dasarnya kedua peraturan itu (baik peraturan agama maupun peraturan negara) memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan yang terbaik bagi ummatnya atau warganya. Atas dasar itu, baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki persamaan dan juga perbedaan pandangan dalam melihat dan menentukan masalah poligami ini. 

A.	Persamaan Poligami menurut Hukum Islam dan Hukum positif
Pada dasarnya antara hukum Islam dan hukum Positif dalam melihat masalah poligami ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. Diantara persamaan pandangan itu adalah:
1.	Sama-sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Hal ini dapat dilihat dari penekanan ayat Al Quran yang digunakan sebagai dasar melakukan poligami (QS. An Nisa Ayat 3 dan kemudian diterangkan lebih lanjut mengenai syaratnya dalam An Nisa Ayat 129), yang berbunyi: 

Artinya:
“ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Yang kemudian diterangkan lebih lanjut oleh para ulama ahli tafsir tentang syarat adil tersebut dalam kitab-kitab atau buku-buku karangan mereka. Yang pada intinya adalah sangat sulit bagi seseorang untuk dapat berlaku adil walaupun ia sangat menginginkannya. Sedangkan sebagian ulama fikih menerangkan bahwa, yang dimaksud dengan adil adalah dalam hal materi yang mencakup, pakian, makanan dan tempat tinggal serta tempat mabit atau menginap. 
Dan hal ini sesuai dengan yang tertuang  dalam undang-undang perkawinan Pasal 5 Ayat 1 bagian C yang berbunyi:
“Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”
2.	Baik dalam Hukum Islam maupun Hukum positif beranggapan bahwa, pada dasarnya setiap pernikahan menggunakan azas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam QS An Nisa Ayat 3 (Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya) dan hal ini sesuai dengan yang ada dalam Undang-undang perkawinan  Pasal 3 yang berbunyi:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
3.	Baik hukum Islam maupun Hukum Positif sama-sama menganggap poligami ini adalah sebuah jalan darurat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan poligami ini baru dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh agama dan Negara. Sebagimana pendapat para ulama ahli tafsir dan para fuqoha yang telah diterangkan dalam bab yang terdahulu dalam menafsirkan ayat yang digunakan sebagai dasar pembolehan poligami (QS An Nisa Ayat 3) terkecuali bagi ulama-ulama yang berfaham dzahiriah, karena menurut mereka, poligami ini termasuk suatu hal yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan dan merupakan sunnah rosul. Pendapat ini mereka dasarkan pada makna secara tekstual yang terkandung dalam ayat yang digunakan dasar dalam masalah poligami ini (QS. An Nisa Ayat 3), dan juga dari bentuk lafadz dalam ayat tersbut yang menggunakan redaksi perintah (fi’il amr) dalam penyebutannya, yaitu lafadz fankikhu yang menggunakan bentuk amar. Dan dalam qoidah asalnya dalam ushul fiqh, lafadz yang menggunakan bentuk fiil amr maka lafadz itu menunjukkan pada makna perintah wajib atau dianjurkan untuk melakukannya. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menerangkan bahwa pada dasarnya suatu pernikahan itu menganut azas monogami.
4.	Sama-sama membatasi poligami maksimal sampai empat orang istri saja. Hal ini sesuai dengan penafsiran sebagian besar ulama ahli tafsir dan jumhur ulama dalam menafsirkan ayat Al Quran yang menerangkan mengenai masalah pligami ini, yaitu QS An Nisa Ayat 3 yang berbunyi:

Artinya:
“ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat.

Sedangkan dalam KHI juga menerangkan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami hanya terbatas sampai empat orang saja. Hal ini sesuai dengan pasal yang ada dalam KHI yaitu pada pasal 55 yang berbunyi:
“Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan hanya terbatas sampai empat orang saja.”
5.	Sama-sama menetapkan syarat-syarat yang ketat dan sulit untuk dilaksanakan. Karena pada dasarnya poligami ini digunakan sebagai jalan darurat apabila bahtera pernikahan yang berazaskan monogami taidak bisa diselamatkan. Sebagaimana diterangkan baik dalam Al-Quran maupun undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974). Dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dasar pembolehan poligami ini,  sebagian besar ulama ahli tafsir mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adil sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Walaupun dalam perjalanannya, tentang adil sendiri ini Allah menerangkan lebih lanjut dalam QS. An-Nisa ayat 129 yang pada intinya bahwa manusia takkan dapat berlaku adil terhadap para istri-istrinya walaupun seseorang itu sangat ingin berlaku adil. Pada perjalannya ada sebagian ulama yang menafsirkan, bahwa yang dimaksudkan adil dalam ayat tersebut adalah adil dalam arti,  dalam masalah-masalah yang bersifat materi saja, bukan adil dalam hal-hal yang bersifat immaterial.
6.	Baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama menetapkan bahwa, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami harus ada alasan-alasan yang kuat untuk dapat melakukan poligami. Hal ini didasarkan pada penafsiran para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tentang poligami. Sedangkan dalam hukum positif juga disyaratkan adanya alasan yang memperbolehkan berpoligami, seperti istri mandul atau istri mendapatkan cacat badan yang sulit atau bahkan tidak ada harapan untuk disembuhkan. Baru si suami dapat mengajukan izin atau bahkan melakukan poligami. 
7.	Selain harus dapat berlaku adil terhadap para istri-istri dan anak-anaknya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mensyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan para istri-istrinya dan anak-anaknya kelak setelah melakukan poligami. Dan bagi seseorang yang PNS hal ini di buktikan dengan menunjukkan slip gaji, surat pajak atau surat-surat lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

B.	Perbedaan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Dalam memandang masalah poligami ini baik hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki kecirikhasan yang berbeda satu sama lain, adapun perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan hukum Positif dalam masalah poligami ini adalah: 
1.	 Dalam Hukum positif ada syarat prsetujuan dari istri atau istri-istri bagi suami yang akan melakukan poligami, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan Pasal 4 Ayat 1 bagian a (adanya persetujuan istri atau istri-istri) dan juga KHI Pasal 58 yang merupakan peraturan yang sama dengan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 4, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada, hanya di syaratkan bagi seseorang yang akan melakukan poligami wajib bisa berlaku adil terhadap para istri-istrinya dan anak-anaknya kelak.
2.	Dalam hukum Positif disyaratkan adanya persetujuan secara lisan dan tertulis dari istri pertama terhadap poligami yang akan dilakukan oleh suaminya. Persetujuan secara lisan itu diberikan oleh istri tua dalam sidang permohonan poligami suaminya.
3.	Bagi seseorang yang ingin melakukan poligami maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, jika ingin pernikahan poligaminya tersebut sah menurut undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum.
4.	Alasan yang bisa digunakan dalam hal seseorang dapat mengajukan izin poligami sudah ditentukan secara jelas dalam Pasal 4 Ayat 2,  yaitu: istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagi istri, baik tugas biologis maupun yang lain. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri mandul. Sedangkan dalam Al-Quran tidak menerangkan secara jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Dalam Al-Quran hanya disebutkan “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat” saja .
5.	Dalam masalah poligami ini, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa poligami ini adalah suatu perbuatan yang dianjurkan dan juga termasuk sunnah rosul. Pendapatnya ini didasarkan atas penafsiran secara harfiah atau apa adanya dari dalil yang ada, tanpa melihat lebih jauh tentang keadaan yang melatarbelakanginya turun dan juga qoidah bahasa arab yang benar. Sedangkan dalam UUP, poligami adalah suatu jalan darurat yang baru bisa di ambil apabila tujuan-tujuan dari pernikahan yang berazaskan monogami sudah tidak dapat dicapai atau perkawinan monogami sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
6.	Dalam memandang masalah syarat utama bagi seseorang yang diperbolehkan mengajukan poligami (adil), hukum positif menjelaskan dan menentukan adil yang dimaksudkan itu adalah adil dalam hal materi saja, bukan dalam hal-hal yang bersifat immateri. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang menerangkan masalah syarat poligami. Seperti contohnya, suami mampu menjamin kesejahteraan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam Islam terjadi pertentangan pendapat, akan tetapi sebagian besar ulama menerangkan bahwa, adil yang dimaksudkan dari ayat yang mendasari tentang poligami tersebut dan yang menjadi syarat utama poligami itu adalah adil dalam hal immaterial dan juga dalam hal material.
7.	Dalam hukum positif  suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan harus dicatatkan ke petugas atau lembaga yang berwenang menanganinya, dan apabila tidak di catatkan pada KUA atau izin kepengadilan maka pernikahan atau poligaminya terrsebut dianggap tidak sah menurut negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun pernikahan itu sah menurut agamanya. Dari pernikahan atau poligami yang tidak dicatatkan itu berimbas pada anaknya kelak, yaitu ketika anak itu bersekolah dan sudah dewasa yang pastinya akan membutuhkan akta kelahiran. Sedangkan menurut hukum Islam suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan itu di anggap sah ketika syarat-sayart dan rukunnya sudah terpenuhi, dan tetap sah walaupun tidak dicatat.
8.	Dalam hukum positif ada perbedaan pembahasan antara orang awam dan PNS, untuk pernikahan dan poligami yang akan dilakukan oleh  orang awam diatur dalam undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, sedangkan jika orrang yang ingin melakukan poligami tersebut adalah seorang PNS maka undang-undang yang mengaturnya adalah PP No.10 Tahun 1983 dan juga PP No.45 Tahun 1990 yang merupakan revisi dari PP No.10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS, serdangkan dalam hukum Islam tidak ada perbedaan hukum yang mengatur tentang masalah poligami ini. Sedangkan dalam hukum Positif dibedakan undang-undang yang mengatur masalah poligami antara orang awam dengan PNS. Karena menurut PP No.10 Tahun 1983 seorang PNS adalah seorang yang di anggap tokoh dalam masyarakat dan ia harus bisa menjadi panutan bagi masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Maka dari itu oleh pemerintah diundangkanlah PP No.10 Tahun 1983 yang mengatur secara khusus tentang masalah pernikahan dan perceraian bagi PNS, yang kemudian direvisi oleh PP No 45 Tahun 1990.
9.	Dalam hukum positif sudah pasti bahwa hanya sebatas empat orang saja. Sedangkan dalam Islam masih terjadi pertentangan tentang batas maksimal berpoligami, yaitu ada sebagian kelompok dalam Islam yang berpendapat bahwa batas maksimal istri atau wanita yang boleh dinikahi dalam poligami adalah 9 atau 18. walaupun sebagian besar ulama berpendapat bahwa batas maksimal istri adalah empat orang saja. Dan ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa nikah poligami lebih dari empat itu boleh dan merupakan salah satu sunnah rosul adalah kurang pas. Adapun tentang masalah poligami rosul yang mencapai 11 orang istri, itu merupakan suatu hal yang bersifat khususiyah yang hanya berlaku pada nabi saja dan tidak berlaku pada ummatnya.
10.	 Dalam Islam, ada sebagian kelompok (terutama para ulama’ kontemporer dan para pejuang gender) yang mengatakan bahwa poligami adalah suatu hal yang haram. Karena mereka beranggapan bahwa dalam rumah tangga yang berpoligami itu akan terjadi banyak kekerasan terhadap istri atau suami cenderung pilih kasih terhadap salah seorang dari para istrinya. Sedangkan dalam hukum positif, mengupayakan seseorang untuk monogami dengan jalan mempersulit jalan poligami, tapi apabila ada hal-hal yang sangat mendesak, maka pintu poligami masih dapat dibuka.